Khabaroo.com, Sungai Penuh – Swasembada pangan di Kota Sungai Penuh, Jambi, mulai di arahkan lebih serius. Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan (DPKPP) mengumpulkan para Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) dalam rapat koordinasi percepatan swasembada pangan berbasis Modern Advanced Agricultural System (PM-AAS), Kamis, 27 Agustus 2026.
Rakor tersebut bukan sekadar forum koordinasi. Pemerintah ingin memastikan program di lapangan bergerak dengan target yang terukur, terutama dalam mengejar Luas Tambah Tanam (LTT). Sekretaris Daerah Kota Sungai Penuh, Alpian, membuka kegiatan tersebut mewakili Wali Kota. Pertemuan juga menjadi ruang evaluasi terhadap pelaksanaan program sekaligus menyusun langkah lanjutan agar agenda swasembada pangan tidak berhenti pada target administratif.
LTT Menjadi Salah Satu Kunci
Kepala DPKPP Kota Sungai Penuh, H. Suarman, MM, menilai percepatan swasembada pangan sangat bergantung pada strategi yang tepat dan konsistensi seluruh pihak. Menurut dia, pertanian masih menjadi salah satu penopang perekonomian. Karena itu, kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang kompeten semakin mendesak, terutama ketika sektor pertanian mulai bergerak menuju sistem yang lebih modern. “Kami mendorong penyuluh dan petani untuk melakukan percepatan LTT. Penyuluh harus bersama-sama merapatkan barisan dalam melaporkan kegiatan di lapangan melalui aplikasi e-Pusluh,” ujar Suarman.
LTT menjadi penting karena semakin luas lahan yang berhasil di tanami, semakin besar pula peluang peningkatan produksi pangan. Namun, perluasan tanam tanpa pengawalan yang baik juga berisiko tidak menghasilkan produktivitas optimal. Karena itu, pemerintah tidak hanya mengejar luasan lahan. Pengawalan kegiatan di lapangan, kualitas data, hingga kesinambungan program ikut menjadi perhatian.
Brigade Pangan hingga Program Kementan Di kawal
DPKPP Sungai Penuh menyiapkan sejumlah langkah untuk mempercepat agenda tersebut, Di antaranya percepatan LTT, pengawalan dan optimalisasi Brigade Pangan (BP), serta akselerasi berbagai program Kementerian Pertanian. Pelaporan melalui aplikasi e-Pusluh juga menjadi bagian penting dari strategi tersebut. Data lapangan di butuhkan agar pemerintah memiliki gambaran yang lebih akurat mengenai perkembangan kegiatan pertanian.
Masalah data bukan perkara administratif semata. Ketidaksesuaian antara kondisi di lapangan dan laporan dapat memengaruhi perencanaan, evaluasi, hingga pengambilan keputusan pemerintah. DPKPP juga akan memperkuat sinkronisasi data dengan Dinas Pertanian Provinsi Jambi.
Inpres 3/2025 Perkuat Peran Penyuluh
Suarman turut mengingatkan implementasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka percepatan swasembada pangan. Kebijakan tersebut membuat kinerja penyuluh semakin strategis. Capaian LTT menjadi salah satu indikator yang mendapat perhatian.
Koordinator penyuluh pun di minta tidak bekerja tanpa arah. Target harus di buat secara jelas dan kemudian di bagi kepada masing-masing penyuluh. Pola ini penting untuk menghindari pekerjaan yang hanya berorientasi pada laporan. Setiap target harus bisa di telusuri hingga aktivitas nyata di lapangan.
Padi dan Regenerasi Petani Jadi Tantangan
Pengembangan tanaman padi menjadi salah satu fokus. Namun, persoalan pertanian tidak berhenti pada lahan dan produksi. Regenerasi petani juga menjadi pekerjaan jangka panjang. Pemerintah berharap program yang berjalan mampu menarik lebih banyak generasi muda untuk melihat sektor pertanian sebagai peluang ekonomi, bukan sekadar pekerjaan tradisional.
Regenerasi gagal, modernisasi pertanian berisiko menghadapi persoalan tenaga kerja dalam jangka panjang. Sebaliknya, keterlibatan anak muda dapat membuka ruang bagi penggunaan teknologi, digitalisasi, efisiensi produksi, dan model usaha tani yang lebih modern.
Sinkronisasi Data Jangan Sampai Menjadi Titik Lemah
Pemkot Sungai Penuh berkomitmen mengawal pelaksanaan program hingga target tercapai, Koordinasi dengan pemerintah provinsi juga akan terus dilakukan, khususnya untuk memastikan data pertanian daerah selaras dengan laporan yang di sampaikan ke tingkat provinsi. Langkah ini menjadi krusial. Data yang berbeda antara daerah dan provinsi dapat menimbulkan persoalan ketika pemerintah mengukur capaian program.
Dengan sistem pelaporan digital dan koordinasi yang lebih ketat, pemerintah memiliki peluang mempercepat respons terhadap persoalan di lapangan sekaligus menekan risiko kesalahan pencatatan. Rakor tersebut turut di hadiri Sekda Kota Sungai Penuh Alpian, Wakapolres Kerinci, Kasdim 0417/Kerinci, Kepala DPKPP Kota Sungai Penuh, Kabid Pertanian, Koordinator Balai Penyuluhan, serta kepala UPT terkait. Agenda berikutnya bukan sekadar memastikan rapat berjalan. Tantangan sebenarnya ada di lapangan: apakah target LTT tercapai, apakah penyuluh mampu mengawal petani secara konsisten, dan apakah data yang di laporkan benar-benar mencerminkan kondisi pertanian Sungai Penuh.
(A/*)
