Khabaroo.com, Kerinci – Bupati Kerinci Monadi, S.Sos., M.Si., memasang satu garis tegas dalam pembahasan Perubahan APBD 2026: anggaran daerah harus bisa dirasakan masyarakat. Pesan itu disampaikan Monadi saat menyampaikan pendapat akhir Pemerintah Kabupaten Kerinci atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD mengenai KUA-PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung dalam Rapat Paripurna ke-IV DPRD Kabupaten Kerinci, Kamis (27/8/2026), di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Kerinci. Monadi hadir bersama Wakil Bupati Kerinci H. Murison, S.Pd., S.Sos., M.Si. Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Kerinci Irwandri, S.E., M.M.
Anggaran Diminta Punya Ukuran yang Jelas
Pembahasan APBD tidak berhenti pada berapa besar anggaran yang dialokasikan. Persoalan yang lebih penting adalah apa hasil yang di terima masyarakat setelah uang daerah di belanjakan. ia meminta seluruh perangkat daerah menjalankan APBD Perubahan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran. Setiap program harus memiliki indikator kinerja yang jelas. Targetnya pun harus terukur dengan mempertimbangkan tingkat urgensi serta pemerataan pembangunan.
Pendekatan tersebut menjadi penting karena perubahan anggaran berpotensi menggeser prioritas program. Tanpa indikator yang jelas, belanja daerah berisiko tidak menghasilkan dampak yang sebanding dengan anggaran yang di keluarkan. Monadi juga meminta pengawasan dan evaluasi dilakukan secara konsisten, bukan hanya ketika program selesai.
Kritik DPRD Jadi Bahan Perbaikan
Dalam rapat paripurna, Monadi mengapresiasi pandangan fraksi-fraksi DPRD yang memberikan kritik, saran, dan masukan selama pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD 2026. Menurutnya, masukan legislatif menjadi bagian penting untuk memperkuat kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD.
Tujuan akhirnya bukan sekadar menyelesaikan pembahasan anggaran. Pemerintah ingin memastikan kebijakan fiskal daerah benar-benar mendukung Kerinci yang maju, berdaya saing, dan sejahtera. Pemkab Kerinci selanjutnya akan memperkuat proses perencanaan dan pembahasan anggaran. Proses tersebut di arahkan agar lebih terjadwal, sistematis, dan tepat waktu.
Dana Transfer Harus Mengikuti Aturan
Monadi juga menyoroti aspek hukum dalam pengelolaan anggaran, Ia menegaskan setiap kebijakan APBD harus memiliki dasar hukum yang jelas. Termasuk ketika terjadi penyesuaian dana transfer dalam KUA-PPAS Perubahan APBD 2026.
Penyesuaian tersebut akan dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, “Setiap rupiah anggaran daerah harus memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Monadi. Pernyataan itu sekaligus menjadi pesan kepada seluruh organisasi perangkat daerah agar tidak melihat APBD semata sebagai pos belanja. Setiap rupiah harus memiliki alasan, target, dan hasil yang dapat di pertanggungjawabkan.
Pendidikan hingga Infrastruktur Jadi Prioritas
Di sektor pendidikan, Pemkab Kerinci menyiapkan sejumlah program untuk meningkatkan kualitas layanan. Fokusnya mencakup pembangunan ruang kelas baru, rehabilitasi sekolah, hingga penyediaan fasilitas pendukung. Kompetensi tenaga pendidik juga akan di perkuat melalui pelatihan berkelanjutan. Sementara itu, sektor pertanian mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan ekonomi masyarakat.
Salah satu titik rawan yang di soroti adalah distribusi pupuk. Pemkab akan memperkuat pendataan, verifikasi, dan pengawasan agar bantuan pupuk di terima kelompok tani yang memang berhak. Kebijakan ini penting untuk mencegah persoalan klasik dalam distribusi bantuan: data penerima yang tidak akurat dan pengawasan yang lemah.
Jalan dan Irigasi Di dorong Bertahap
Pembangunan infrastruktur tetap di lanjutkan sesuai kemampuan fiskal daerah, Sejumlah proyek yang menjadi perhatian antara lain pembangunan dan peningkatan jalan, jalan usaha tani, irigasi, serta infrastruktur pendukung lainnya.
Namun, pembangunan fisik tidak di arahkan berhenti pada penyediaan infrastruktur. Pemkab Kerinci ingin menghubungkan pembangunan tersebut dengan peningkatan produktivitas ekonomi. Karena itu, hilirisasi hasil pertanian di dorong agar komoditas tidak hanya di jual sebagai bahan mentah. Jika berjalan efektif, hilirisasi dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian, membuka peluang investasi, sekaligus menciptakan lapangan kerja baru.
PAD Di tuntut Lebih Kreatif
Monadi meminta perangkat daerah tidak hanya bergantung pada transfer pemerintah pusat, Potensi Pendapatan Asli Daerah atau PAD harus di gali melalui inovasi dan pengembangan sektor unggulan. Langkah tersebut menjadi penting untuk memperkuat ruang fiskal Kerinci. Semakin kuat PAD, semakin besar pula fleksibilitas pemerintah daerah dalam membiayai program prioritas.
Namun, peningkatan PAD tetap harus dilakukan tanpa membebani masyarakat secara berlebihan. Optimalisasi pendapatan perlu di arahkan pada perbaikan layanan, pengelolaan potensi daerah, serta inovasi sektor ekonomi.
Risiko Bencana Masuk Perhitungan Anggaran
Pemkab Kerinci juga memasukkan mitigasi bencana sebagai bagian dari perhatian pemerintah daerah, Sejumlah ancaman yang di antisipasi antara lain krisis air bersih, kebakaran permukiman, kebakaran hutan dan lahan, hingga kabut asap. Pemerintah daerah akan memperkuat koordinasi lintas sektor, sarana penanggulangan bencana, serta kesiapsiagaan masyarakat. Langkah ini memiliki konsekuensi anggaran. Pemerintah tidak hanya perlu menyiapkan biaya ketika bencana terjadi, tetapi juga memastikan pencegahan dan kesiapsiagaan berjalan sebelum situasi memburuk.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan APBD Perubahan 2026 bukan sekadar terserapnya anggaran, Ukuran yang lebih penting adalah apakah belanja tersebut memperbaiki sekolah, memperlancar akses jalan dan irigasi, membantu petani, memperkuat ekonomi lokal, meningkatkan pendapatan daerah, serta membuat masyarakat lebih siap menghadapi bencana. Itulah tantangan yang kini berada di tangan Pemkab Kerinci: memastikan APBD tidak berhenti sebagai angka dalam dokumen, tetapi berubah menjadi manfaat yang benar-benar terlihat di tengah masyarakat.
(A/*)
