Khabaroo.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan pemerintah siap menyediakan anggaran untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan. Namun, pemerintah belum menetapkan berapa dana yang secara khusus akan dialokasikan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih menghitung kebutuhan berdasarkan perkembangan karhutla di lapangan.
Purbaya mengatakan penyaluran anggaran akan dilakukan melalui BNPB. Saat ini, lembaga tersebut memiliki dana sekitar Rp5 triliun untuk penanganan bencana. Jika kebutuhan penanganan karhutla melampaui dana yang tersedia, pemerintah siap menambah anggaran, “Mereka punya Rp5 triliun. Kalau kurang, ya kita tambah nanti,” kata Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Rp5 Triliun Jadi Dana Awal Penanganan
Dana sekitar Rp5 triliun yang tersedia di BNPB menjadi bantalan awal untuk merespons kebutuhan darurat, Skema ini membuat pemerintah tidak harus menetapkan seluruh anggaran sejak awal. BNPB terlebih dahulu menghitung kebutuhan, kemudian mengajukan tambahan apabila dana yang tersedia tidak mencukupi. Purbaya menilai pendekatan tersebut lebih masuk akal karena karhutla masih berlangsung.
Besaran kebutuhan dapat berubah mengikuti luas wilayah terdampak, durasi penanganan, kebutuhan personel, peralatan, hingga operasi pemadaman.“BNPB belum ngasih biaya total, ya kita enggak tahu berapanya. Ini masih terjadi, dia akan ases ulang,” ujarnya. Menurut Purbaya, kebutuhan anggaran karhutla di Kalimantan diperkirakan tidak sebesar penanganan bencana di Aceh yang dinilai jauh lebih masif.
Pemerintah Buka Ruang Tambahan Anggaran
Dari perspektif pengelolaan APBN, pemerintah memilih menyediakan ruang fiskal berdasarkan kebutuhan nyata. Artinya, anggaran tidak sekadar mengejar angka besar, tetapi harus mengikuti tingkat kerusakan dan kebutuhan operasi, Purbaya memastikan ketersediaan uang bukan hambatan utama dalam mempercepat penanganan karhutla.
“Kita sih uangnya siap terus, tinggal BNPB operasinya seperti apa,” katanya. Pernyataan ini menunjukkan bahwa tantangan penanganan karhutla tidak hanya berada pada sisi pembiayaan. Kecepatan respons, koordinasi antarlembaga, pemadaman di lapangan, serta akurasi asesmen juga menentukan efektivitas belanja pemerintah.
Purbaya Ingatkan Risiko Mark Up
Purbaya memberikan batas yang tegas: setiap penggunaan dana harus dapat di pertanggungjawabkan, Ketika ditanya apakah pemerintah siap memenuhi berapa pun kebutuhan yang diajukan BNPB, Purbaya mengiyakan dengan catatan tidak ada penggelembungan anggaran. “Iya, asal jangan di-mark up aja,” ujarnya.
Pesan tersebut penting dari sisi ekonomi. Belanja bencana memiliki tekanan waktu tinggi sehingga pengawasan tetap di butuhkan agar dana publik benar-benar digunakan untuk kebutuhan masyarakat. Jika pengawasan lemah, tambahan anggaran berisiko tidak menghasilkan dampak yang sebanding. Sebaliknya, apabila dana di salurkan tepat sasaran, belanja tersebut dapat mempercepat pemulihan wilayah terdampak dan mengurangi kerugian ekonomi yang lebih besar.
Belanja Bencana Berbeda dengan Program Reguler
Karhutla bukan sekadar persoalan belanja negara. Dampaknya dapat menyentuh keselamatan masyarakat, aktivitas ekonomi, lingkungan, kesehatan, transportasi, hingga produktivitas daerah. “Kalau untuk bencana, approach-nya beda dengan belanja biasa,” kata Purbaya. Karena itu, pemerintah memiliki alasan untuk lebih responsif ketika kebutuhan dana muncul. Dalam kondisi darurat, keterlambatan pembiayaan justru dapat memperbesar biaya ekonomi pada tahap berikutnya.
Kementerian Kehutanan Juga Ajukan Anggaran
Penanganan karhutla juga melibatkan Kementerian Kehutanan, Purbaya menyebut kementerian tersebut telah mengajukan kebutuhan anggaran untuk penanganan karhutla. Sebagian dana yang di ajukan juga telah di berikan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pembiayaan karhutla tidak bertumpu pada satu pos atau satu lembaga saja. Pemerintah menggunakan beberapa jalur anggaran sesuai dengan kewenangan dan kebutuhan masing-masing institusi.
Dampak Ekonomi: Biaya Pencegahan Lebih Penting
Karhutla yang meluas dapat mengganggu kegiatan masyarakat, distribusi barang, sektor perkebunan dan pertanian, serta aktivitas bisnis di wilayah terdampak. tambahan anggaran dapat dipandang sebagai investasi untuk menekan potensi kerugian ekonomi. Semakin cepat api di kendalikan, semakin kecil pula biaya yang harus di tanggung masyarakat dan pemerintah.
Namun, peluang tersebut berjalan beriringan dengan risiko. Penggunaan dana darurat harus tetap transparan, berbasis kebutuhan lapangan, dan memiliki mekanisme pengawasan yang kuat. Dengan dana BNPB sekitar Rp5 triliun dan komitmen pemerintah untuk menambah anggaran bila di perlukan, persoalan berikutnya berada pada kemampuan BNPB menghitung kebutuhan secara akurat dan memastikan setiap rupiah menghasilkan penanganan yang efektif.
(A/*)
