Khabaroo.com – Pemerintah mulai mengarahkan kebijakan subsidi berdasarkan desil atau kelompok tingkat kesejahteraan masyarakat. Skema ini diterapkan atau disiapkan untuk sejumlah program, mulai dari subsidi energi hingga bantuan pendidikan. Ekonom menilai langkah tersebut bukan sekadar soal membatasi penerima. Ada pertimbangan fiskal yang lebih besar: menjaga APBN tetap sehat ketika biaya subsidi berpotensi meningkat.
Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal, mengatakan subsidi pada prinsipnya harus diberikan kepada masyarakat yang paling membutuhkan. Menurut dia, ketika kondisi fiskal semakin terbatas, pemerintah perlu memperketat prioritas penerima. Dengan begitu, anggaran dapat diarahkan kepada kelompok yang memiliki kebutuhan paling besar. “Salah satu yang menjadi pertimbangannya adalah keterbatasan dari sisi fiskal. Jadi kalau fiskal terbatas, otomatis subsidi juga harus lebih disaring.”
Harga Energi Jadi Tekanan Tambahan
Kenaikan biaya energi menjadi salah satu faktor yang membuat kebutuhan anggaran subsidi berpotensi meningkat. Dinamika geopolitik dan geoekonomi global membuat harga energi bergerak fluktuatif. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat meningkatkan beban fiskal apabila pemerintah mempertahankan subsidi secara luas.
Secara sederhana, semakin mahal biaya energi yang harus di tanggung pemerintah, semakin besar pula anggaran yang diperlukan untuk mempertahankan harga subsidi. Pemerintah menghadapi dua pilihan sekaligus. Pertama, mempertahankan subsidi dengan cakupan luas yang berisiko meningkatkan beban APBN. Kedua, mempersempit penerima agar subsidi lebih terkonsentrasi kepada masyarakat yang membutuhkan. Faisal menilai pilihan kedua menjadi semakin relevan ketika ruang fiskal terbatas.
Desil 9 dan 10 Berpotensi Kehilangan Subsidi Pertalite
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih menguji sistem pembatasan tersebut bersama PT Pertamina (Persero). Dalam skema yang dibahas, masyarakat pada desil 9 dan 10 tidak lagi dapat membeli BBM bersubsidi. Mereka akan di arahkan menggunakan BBM nonsubsidi seperti Pertamax.
Namun, pemerintah belum menetapkan waktu penerapan kebijakan tersebut. Sistem masih di uji agar pembatasan dapat dilakukan secara bertahap dan tidak menimbulkan gangguan dalam distribusi BBM. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga menilai subsidi migas harus di berikan kepada kelompok yang memang berhak.
Menurut Bahlil, subsidi yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah tidak seharusnya ikut di nikmati kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi. Ia mencontohkan pemilik kendaraan mewah yang masih menikmati BBM bersubsidi. Meski demikian, pemerintah menyatakan sepeda motor tidak menjadi sasaran pembatasan dalam skema yang sedang di bahas.
Apa Itu Desil dan Mengapa Penting?
Desil merupakan pengelompokan masyarakat berdasarkan tingkat kesejahteraan. Secara sederhana, masyarakat di bagi ke dalam 10 kelompok. Semakin rendah kelompok desil, semakin rendah pula tingkat kesejahteraannya. Sebaliknya, desil 9 dan 10 berada pada kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif lebih tinggi.
Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat menentukan siapa yang lebih di prioritaskan menerima subsidi. Namun, persoalannya tidak sesederhana membagi masyarakat ke dalam 10 kelompok. Kondisi ekonomi rumah tangga dapat berubah. Pendapatan seseorang hari ini belum tentu sama beberapa bulan atau tahun mendatang. Karena itu, data penerima harus terus di perbarui.
Risiko Terbesar: Salah Sasaran
Faisal mengingatkan adanya dua risiko dalam penerapan subsidi berbasis desil, yakni inclusion error dan exclusion error. Inclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya tidak berhak justru memperoleh subsidi.
Sebaliknya, exclusion error terjadi ketika masyarakat yang sebenarnya membutuhkan subsidi malah tidak mendapatkannya. Kedua kesalahan tersebut dapat menurunkan efektivitas kebijakan. Jika kelompok mampu masih memperoleh subsidi, anggaran negara menjadi kurang efisien. Sebaliknya, jika masyarakat rentan justru di keluarkan dari daftar penerima, kebijakan dapat menimbulkan tekanan ekonomi baru bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Akurasi data menjadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan subsidi berbasis desil.
Dampak ke APBN dan Masyarakat
Dari sisi APBN, penyaringan penerima dapat membantu pemerintah mengendalikan pertumbuhan belanja subsidi. Anggaran yang sebelumnya tersebar kepada kelompok masyarakat yang lebih luas dapat di fokuskan kepada kelompok yang di anggap paling membutuhkan. Dampaknya, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih besar untuk membiayai kebutuhan lain, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.
Namun, ada konsekuensi bagi kelompok masyarakat yang kehilangan subsidi. Jika kelompok desil 9 dan 10 harus beralih dari Pertalite ke BBM nonsubsidi, biaya mobilitas mereka dapat meningkat. Besarnya dampak akan bergantung pada konsumsi BBM, jenis kendaraan, jarak perjalanan, serta perbedaan harga antara BBM bersubsidi dan nonsubsidi. Kenaikan biaya transportasi juga berpotensi merembet ke sektor lain. Biaya distribusi barang, jasa logistik, hingga biaya operasional pelaku usaha dapat ikut terpengaruh.
Peluang Efisiensi Fiskal
Pemerintah tidak lagi sekadar mempertanyakan berapa besar subsidi yang harus di berikan, tetapi juga siapa yang paling layak menerima subsidi tersebut, Pendekatan ini dapat membuat anggaran lebih terarah. Dalam jangka panjang, kebijakan tersebut juga berpotensi mendorong perubahan pola konsumsi. Kelompok masyarakat yang di anggap mampu dapat di arahkan membayar harga energi yang lebih mencerminkan biaya pasar, sementara subsidi di pertahankan bagi kelompok rentan.
Pemerintah Belum Naikkan Harga BBM
Bahlil memastikan pemerintah tidak menaikkan harga BBM. Harga BBM nonsubsidi tetap memiliki ruang untuk menyesuaikan perkembangan harga minyak mentah dunia. Artinya, tekanan dari pasar global lebih mungkin tercermin pada BBM nonsubsidi di bandingkan harga BBM yang di subsidi pemerintah. Kebijakan ini menunjukkan pemerintah mencoba menjaga keseimbangan antara stabilitas harga energi, perlindungan masyarakat, dan kesehatan APBN.Tantangannya adalah memastikan perubahan skema subsidi tidak menciptakan beban baru yang lebih besar bagi masyarakat maupun dunia usaha.
Kunci Kebijakan Ada pada Data
Pada akhirnya, efektivitas subsidi berbasis desil tidak hanya di tentukan oleh seberapa ketat pemerintah membatasi penerima, Kualitas data menjadi penentu utama. Jika data kesejahteraan tidak di perbarui secara berkala, masyarakat yang kondisi ekonominya berubah berisiko masuk kelompok yang keliru.
Sebaliknya, jika sistem pendataan mampu menangkap perubahan kondisi rumah tangga secara cepat, subsidi dapat menjadi lebih presisi. Bagi APBN, manfaatnya adalah pengendalian belanja. Bagi masyarakat miskin dan rentan, manfaatnya adalah peluang memperoleh bantuan yang lebih tepat. Namun, pemerintah tetap perlu menyiapkan mekanisme evaluasi dan pengaduan. Sebab, kebijakan subsidi yang terlalu kaku juga berisiko mengorbankan masyarakat yang secara administratif terlihat mampu, tetapi secara riil sedang menghadapi tekanan ekonomi.
(A/*)
