Khabaroo.com – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti persoalan korupsi dan kebocoran keuangan negara. Bagi Presiden, persoalan tersebut bukan hanya menyangkut kerugian anggaran, tetapi juga menentukan seberapa kuat negara menghadapi situasi darurat. Pesan itu di sampaikan Prabowo saat meluncurkan Program PLTS 100 GWp di Monumen Operasi Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa, 25 Agustus 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo lebih dulu memaparkan kekuatan negara dalam menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Pemerintah mengerahkan puluhan helikopter dan pesawat, ratusan bor air, ratusan pompa air, serta ribuan personel, “Kita telah kerahkan kekuatan yang sangat besar. Kita telah menunjukkan negara kita kuat,” ujar Prabowo. Namun, di balik pengerahan kekuatan tersebut ada satu persoalan mendasar: anggaran.
Kemampuan Negara Bergantung pada Keuangan yang Sehat
Prabowo kemudian menarik persoalan karhutla ke isu yang lebih besar, yakni pengelolaan kekayaan dan keuangan negara. Menurut dia, negara membutuhkan anggaran yang kuat untuk menyediakan peralatan, personel, dan berbagai sumber daya ketika menghadapi bencana. setiap rupiah yang keluar dari kas negara harus di kelola secara bertanggung jawab. Kebocoran anggaran, menurut Prabowo, berpotensi mengurangi kemampuan pemerintah dalam menjalankan fungsi tersebut.
“Karena itu, penyelewengan, korupsi, harus kita perangi, harus kita berantas sampai ke akar-akarnya,” tegasnya. Prabowo bahkan memberikan gambaran sederhana mengenai hubungan antara uang negara dan kemampuan pemerintah menghadapi krisis. “Bagaimana kita sekarang bisa mengatasi masalah? Bisa punya ratusan helikopter, bisa mengatasi alat berat kalau kita tidak punya uang?” ujarnya. Pertanyaan itu menjadi titik tekan pidato Prabowo. Kekuatan negara bukan hanya di tentukan oleh jumlah personel atau peralatan yang di miliki, tetapi juga oleh kemampuan menjaga sumber daya keuangan agar tidak bocor.
Uang yang Di selamatkan Harus Kembali untuk Rakyat
Prabowo selanjutnya menegaskan bahwa pemerintah berupaya menyelamatkan keuangan negara dari berbagai bentuk kebocoran. Menurut Presiden, dana yang berhasil di selamatkan dari praktik korupsi dapat memperbesar ruang pemerintah untuk membiayai kebutuhan masyarakat dan menangani berbagai persoalan nasional.
“Uang itu dari yang kita selamatkan dari korupsi-korupsi yang berjalan selama ini. Kita hentikan kebocoran-kebocoran itu,” kata Prabowo. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak di tempatkan semata sebagai agenda penegakan hukum. Presiden juga melihatnya sebagai bagian dari strategi memperkuat kapasitas fiskal negara.
Kebocoran dapat di tekan, ruang anggaran menjadi lebih besar. Sebaliknya, ketika anggaran terus tersedot oleh praktik penyelewengan, pemerintah akan menghadapi keterbatasan saat membutuhkan dana untuk pelayanan publik maupun keadaan darurat.
Prabowo Minta Pengelolaan Anggaran Di perketat
Presiden mengakui pemerintah belum boleh merasa puas dengan upaya yang telah dilakukan. Pengelolaan keuangan negara, menurut dia, masih harus di perbaiki dan di perketat, “Kita belum puas. Kita harus lebih keras lagi mengelola semua keuangan negara,” tegasnya.
Pesan tersebut datang ketika pemerintah tengah menunjukkan kemampuan mengerahkan sumber daya besar untuk menghadapi karhutla. Di satu sisi, negara di tuntut bergerak cepat ketika bencana terjadi. Di sisi lain, kemampuan itu membutuhkan fondasi keuangan yang kuat. Anggaran yang terjaga berarti lebih banyak sumber daya yang tersedia. Dan ketika sumber daya negara tidak bocor, pemerintah memiliki ruang lebih besar untuk bertindak ketika masyarakat membutuhkan kehadiran negara.
(A/*)
