Khabaroo.com – Presiden Prabowo Subianto menaikkan tekanan terhadap korporasi yang di duga terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia meminta aparat penegak hukum bergerak cepat mengusut setiap indikasi pembakaran yang dilakukan atau di perintahkan perusahaan. Instruksi itu di sampaikan Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanud TNI AU Roesmin Nurjadin, Pekanbaru, Riau, Senin (24/8/2026).
Polisi, kejaksaan, dan aparat intelijen di minta tidak menunggu kebakaran meluas. Setiap informasi mengenai dugaan keterlibatan korporasi harus segera di telusuri dan di laporkan. “Kalau ada indikasi segera laporan, kita segera cabut,” ujar Prabowo. Pernyataan tersebut menunjukkan pemerintah ingin menggeser pendekatan penanganan karhutla. Bukan hanya memadamkan api, tetapi juga mengejar pihak yang di duga menjadi penyebabnya.
Izin Usaha Terancam Di cabut
Prabowo menegaskan kebijakan itu berlaku tanpa melihat siapa pemilik atau skala korporasinya, Ia bahkan meminta seluruh izin perusahaan di cabut jika di temukan indikasi bahwa korporasi memerintahkan pihak tertentu untuk membakar lahan. “Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka menyuruh bakar-bakar, kita cabut izinnya,” kata Prabowo.
Ancaman tersebut memperbesar konsekuensi hukum dan bisnis bagi perusahaan yang terseret perkara karhutla. Jika izin usaha di cabut, dampaknya tidak berhenti pada proses hukum, tetapi juga dapat mengganggu operasional perusahaan. Karena itu, pemerintah kini menempatkan penyelidikan dugaan pembakaran sebagai bagian penting dari strategi pencegahan.
Masyarakat Juga Di minta Tidak Membakar Lahan
Penanganan karhutla tidak hanya di arahkan kepada korporasi. Pemerintah juga ingin menghentikan kebiasaan membuka lahan dengan cara membakar di tingkat masyarakat. Prabowo meminta edukasi di perkuat hingga desa. Pemerintah harus memastikan masyarakat mengetahui bahwa pembukaan lahan dengan cara membakar dapat memicu kebakaran yang lebih luas.
Namun, pemerintah juga tidak ingin larangan tersebut membuat masyarakat kehilangan akses untuk membuka lahan. Menurut Prabowo, warga yang membutuhkan pembukaan lahan dapat mengajukan laporan kepada camat atau bupati. Pemerintah daerah kemudian mengorganisasi proses pembukaan lahan bersama TNI dan Polri. Skema itu di arahkan melalui kelompok tani sehingga pembukaan lahan dapat dilakukan secara lebih terkendali.
KUR dan Koperasi Bisa Menjadi Solusi
Persoalan biaya juga menjadi perhatian. Pemerintah membuka opsi dukungan pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan koperasi untuk membantu kegiatan pembukaan lahan secara terorganisasi, Langkah ini penting karena pencegahan karhutla tidak cukup hanya dengan pendekatan penegakan hukum.
Jika masyarakat memiliki alternatif yang aman dan terjangkau, alasan untuk membuka lahan dengan cara membakar dapat di tekan. Di sisi lain, aparat tetap di minta bertindak tegas ketika menemukan unsur kesengajaan, terutama jika terdapat dugaan keterlibatan korporasi.
Pemadaman Berjalan, Pencegahan Di perkuat
Instruksi Prabowo muncul ketika pemerintah masih menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah Riau. Pemadaman tetap menjadi prioritas untuk mencegah api meluas. Namun, pemerintah juga mulai memperkuat sisi pencegahan agar penanganan karhutla tidak terus berulang dalam pola yang sama.
Kuncinya ada pada dua jalur. Aparat harus mengejar pihak yang di duga sengaja membakar, sementara pemerintah menyediakan cara yang lebih aman bagi masyarakat untuk membuka lahan. Dengan pendekatan tersebut, perang melawan karhutla tidak hanya berlangsung di titik api. Pemerintah juga berusaha memutus sumber masalah sebelum kebakaran kembali membesar.
(A/*)
