Khabaroo.com – Presiden Prabowo Subianto kembali membahas agenda pemberian penghargaan negara. Kali ini, pembahasan berlangsung bersama Menteri Kebudayaan Fadli Zon di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9/2026). Pertemuan itu tidak sekadar membahas daftar nama. Fadli Zon yang juga menjabat Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan melaporkan sejumlah usulan yang masuk kepada Presiden. Usulan tersebut datang dari berbagai kementerian, lembaga, hingga masyarakat. Nama-nama yang di ajukan merupakan tokoh yang di anggap memiliki kontribusi dan pengabdian bagi masyarakat, bangsa, dan negara.
Usulan Tak Langsung Menjadi Penghargaan
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan, pengajuan gelar dan tanda kehormatan harus melewati proses serta memenuhi kriteria yang telah di tetapkan pemerintah. Artinya, masuknya sebuah nama dalam daftar usulan belum otomatis membuat tokoh tersebut memperoleh penghargaan negara. “Usulan tersebut berkaitan dengan pemberian gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan kepada sejumlah tokoh dan masyarakat,” kata Teddy dalam keterangannya, Selasa (1/9/2026).
Menurut dia, penghargaan di berikan kepada tokoh atau insan masyarakat yang di nilai memiliki pengabdian dan kontribusi yang layak di hargai. Pemerintah juga mempertimbangkan jasa, manfaat istimewa, serta rekam jejak pengabdian sebelum sebuah usulan di proses lebih lanjut.
Rekam Jejak Jadi Salah Satu Pertimbangan
Teddy menegaskan, tokoh masyarakat tetap dapat di usulkan untuk mendapatkan gelar atau tanda kehormatan. Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus di penuhi. Tokoh tersebut harus memiliki kontribusi nyata, jasa, serta manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Rekam jejak pengabdian juga menjadi bagian penting dalam proses penilaian.
“Kepada sejumlah tokoh dan masyarakat yang di nilai telah memberikan kontribusi. Memberikan jasa dan manfaat istimewa bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta memiliki rekam jejak pengabdian yang patut di hargai dan menjadi teladan bagi masyarakat,” ujar Teddy. Kriteria tersebut menjadi penting karena gelar dan tanda kehormatan bukan sekadar simbol. Penghargaan negara membawa konsekuensi moral sekaligus menjadi bentuk pengakuan resmi terhadap pengabdian seseorang.
Prabowo Akan Tentukan Pemberian Penghargaan
Setelah menerima laporan dan usulan, keputusan akhir berada pada Presiden Prabowo. Penetapan gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan akan dilakukan dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dengan demikian, prosesnya tidak berhenti pada pengajuan oleh kementerian, lembaga, atau masyarakat. Setiap nama masih harus melalui mekanisme yang di tetapkan sebelum Presiden mengambil keputusan. Pertemuan di Hambalang turut di hadiri Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Agenda Prabowo Padat, Sejumlah Menteri Dipanggil
Prabowo juga menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri untuk membahas agenda pemerintahan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut menemui Presiden.
Masing-masing pertemuan membahas isu sesuai bidang kementerian. Rangkaian pertemuan tersebut menunjukkan padatnya agenda Presiden dalam mengoordinasikan berbagai urusan pemerintahan. Sementara itu, pembahasan bersama Fadli Zon menempatkan proses pemberian gelar dan tanda kehormatan sebagai salah satu agenda yang tengah berjalan di pemerintahan. Keputusan Presiden nantinya akan menentukan siapa saja yang di nilai memenuhi syarat untuk menerima penghargaan negara berdasarkan mekanisme dan aturan yang berlaku.
(A/*)
