Khabaroo.com – Rapat Dengar Pendapat di Jakarta, Komisi IV DPR RI resmi menyetujui tambahan anggaran Bapanas sebesar Rp16,79 triliun untuk tahun anggaran 2027. Persetujuan tersebut di sampaikan Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto, pada Selasa (1/9/2026). “Usulan tambahan anggaran Badan Pangan Nasional tahun anggaran 2027 sebesar Rp16,7 triliun, setuju,” ujar Titiek. Persetujuan ini menjadi sinyal bahwa sektor pangan tetap menjadi prioritas strategis pemerintah. Ketahanan pangan kini tidak lagi dipandang sekadar soal produksi, melainkan juga distribusi, stabilitas harga, dan perlindungan masyarakat saat terjadi krisis.
Anggaran Besar untuk Beras, Jagung, dan Bantuan Bencana
Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menjelaskan tambahan anggaran tersebut akan di arahkan ke sejumlah program utama yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan pangan beras mencapai 735 ribu ton pada 2027. Selain itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) juga di perkuat dengan target distribusi 600 ribu ton beras dan 100 ribu ton jagung.
Dana tersebut juga akan mendukung Gerakan Pangan Murah, pembinaan Lumbung Pangan Masyarakat, intervensi di daerah rawan pangan, penguatan keamanan pangan segar, hingga peningkatan konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Yang menarik, pemerintah juga menyiapkan skenario darurat. Sebanyak 10 ribu ton cadangan beras di alokasikan khusus untuk penanganan bencana alam. “Program ini kita siapkan untuk masyarakat. Bantuan pangan tetap kita perkuat, stabilisasi pasokan dan harga juga harus di jaga,” kata Amran.
Mengapa Tambahan Anggaran Ini Di nilai Penting?
Tambahan dana hampir Rp17 triliun ini bukan sekadar penambahan angka dalam APBN. Ada alasan ekonomi yang kuat di baliknya. Dalam beberapa tahun terakhir, gejolak iklim, perubahan pola panen, dan distribusi yang belum merata sering memicu lonjakan harga pangan. Ketika harga beras naik, dampaknya langsung di rasakan masyarakat, terutama kelompok berpendapatan rendah.
Pemerintah mencoba memperkuat sisi hulu hingga hilir: dari cadangan pangan, distribusi antarwilayah, hingga operasi pasar. Bapanas juga menargetkan distribusi pangan dari daerah surplus ke wilayah defisit mencapai 19.500 ton pada 2027. Skema ini penting untuk mengurangi kesenjangan pasokan antarwilayah yang selama ini menjadi salah satu penyebab disparitas harga.
Gerakan Pangan Murah Di perluas ke Seluruh Indonesia
Program Gerakan Pangan Murah menjadi salah satu instrumen yang mendapat perhatian besar. Pada 2027, Bapanas merencanakan 1.888 kegiatan Gerakan Pangan Murah di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota. Program ini di harapkan menjadi bantalan ketika harga komoditas strategis mengalami kenaikan. Anggota Komisi IV DPR RI Muhammad Habibur Rochman mengingatkan bahwa dukungan anggaran harus di ikuti sasaran yang terukur.
“Kami mengapresiasi upaya Badan Pangan Nasional dalam menjaga ketersediaan dan stabilitas pangan nasional. Dukungan anggaran perlu di arahkan pada program yang memiliki sasaran, output, dan dampak yang jelas bagi masyarakat,” ujarnya.
Tantangan Besar: Efektivitas dan Pengawasan
Besarnya anggaran membawa harapan, tetapi juga menuntut pengawasan yang ketat. Program pangan selama ini sering menghadapi persoalan distribusi, ketepatan sasaran, hingga koordinasi antarinstansi.
Keberhasilan tambahan anggaran Rp16,79 triliun ini tidak hanya di ukur dari besarnya dana yang di serap, melainkan dari seberapa jauh harga pangan tetap stabil, pasokan terjaga, dan masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya. Jika berjalan efektif, tambahan anggaran tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus menjaga daya beli masyarakat pada 2027.
(A/*)
