Khabaroo.com – Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq memilih turun langsung ke Gorontalo. Selasa, 18 Agustus 2026, ia menyusuri sejumlah fasilitas pendidikan untuk melihat apakah program prioritas pemerintah benar-benar berjalan di lapangan. Kunjungan itu tidak berhenti pada seremoni. Fajar mengecek kondisi bangunan sekolah, berdialog dengan mahasiswa calon guru, mendengar keluhan tenaga pendidik, hingga meninjau sekolah yang diproyeksikan menjadi pusat inovasi pendidikan.
Langkah tersebut penting karena kebijakan pendidikan kerap terlihat rapi di atas kertas, tetapi pelaksanaannya ditentukan oleh kondisi nyata di sekolah. Infrastruktur, kesejahteraan guru, beban administrasi, sampai akses anak untuk kembali belajar menjadi persoalan yang saling berkaitan.
Rp852,6 Juta Mengalir untuk Revitalisasi SDN 1 Limboto
Titik pertama kunjungan berada di SDN 1 Limboto. Di sekolah ini, Fajar memeriksa kondisi bangunan sekaligus perkembangan proyek revitalisasi yang didanai APBN 2026. Nilai bantuannya mencapai Rp852.646.867. Pekerjaan berlangsung mulai 4 Juli dan ditargetkan selesai pada 4 Desember 2026. Fajar menegaskan, revitalisasi tidak boleh dipahami sekadar sebagai proyek memperbaiki bangunan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan ruang belajar yang aman dan nyaman bagi peserta didik.
“Revitalisasi satuan pendidikan merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo. Program ini bukan hanya memperbaiki bangunan, tetapi memastikan anak-anak belajar dengan aman dan nyaman,” ujar Fajar. Di titik ini, ukuran keberhasilan program menjadi lebih konkret: bukan hanya berapa besar anggaran yang terserap, tetapi apakah perubahan fisik sekolah benar-benar meningkatkan kualitas lingkungan belajar.
UMGO Jadi Titik Temu Guru Profesional dan Kesejahteraan
Dari Limboto, agenda berlanjut ke Universitas Muhammadiyah Gorontalo (UMGO). Fajar bertemu pimpinan universitas dan berdialog dengan mahasiswa Pendidikan Profesi Guru (PPG). Pertemuan tersebut menyoroti satu persoalan yang menjadi kunci kualitas pendidikan: guru. Fajar mengapresiasi peran UMGO dalam menyiapkan calon guru profesional. Namun, menurut dia, peningkatan kompetensi tidak bisa berjalan sendirian. Kesejahteraan pendidik juga harus ikut diperkuat.
Salah satu kebijakan yang disampaikan ialah penyaluran Tunjangan Profesi Guru (TPG) langsung ke rekening guru. Pada 2026, penyaluran TPG bagi guru ASN daerah di perkuat menjadi setiap bulan agar hak yang di terima lebih cepat dan efisien. “Kompetensi dan kesejahteraan guru harus meningkat bersama, itulah komitmen Bapak Presiden Prabowo,” kata Fajar. Ia menilai PPG dan TPG memiliki fungsi yang berbeda, tetapi tujuan akhirnya sama. PPG memperkuat profesionalisme, sedangkan TPG menjadi bagian dari upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan guru. “PPG menyiapkan profesionalismenya, sedangkan TPG merupakan ikhtiar pemerintah meningkatkan kesejahteraan. Keduanya harus bermuara pada pembelajaran yang lebih bermutu,” ujarnya.
Guru Bicara, Pemerintah Mendengar
Agenda Fajar kemudian bergeser ke Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Gorontalo. Kali ini, pemerintah berhadapan langsung dengan guru dan kepala sekolah. Tidak sekadar menyampaikan kebijakan, Fajar membuka ruang dialog. Pengalaman mengajar, harapan, hingga persoalan yang muncul dalam menjalankan tugas menjadi bahan pembicaraan.
“Kami hadir bukan hanya untuk menyampaikan kebijakan, tetapi juga mendengar langsung suara Bapak dan Ibu guru. Kebijakan harus berangkat dari keadaan nyata dan memudahkan guru menjalankan tugasnya,” katanya. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah beban administratif. Pemerintah berupaya mengurangi pekerjaan administrasi dan menata kembali beban kerja guru agar waktu serta energi pendidik lebih banyak digunakan untuk mendampingi murid. Bagi sekolah, perubahan ini bukan perkara kecil. Administrasi yang terlalu berat dapat menggeser fokus guru dari ruang kelas ke pekerjaan birokrasi.
Anak Tidak Sekolah Masih Menjadi Pekerjaan Rumah
Persoalan lain yang di bawa Fajar adalah anak tidak sekolah (ATS). Pemerintah mendorong seluruh pihak untuk memperkuat penanganan anak-anak yang belum mendapatkan akses pendidikan secara optimal. Salah satu pendekatan yang di siapkan Kemendikdasmen ialah Pendidikan Jarak Jauh (PJJ). Model ini di tujukan bagi anak-anak yang menghadapi hambatan untuk mengikuti sekolah reguler. Dengan format yang lebih fleksibel, PJJ di harapkan membuka kembali jalur pendidikan formal bagi mereka yang selama ini berada di luar sistem sekolah.
“Ini bukan program tambahan, tetapi solusi negara untuk menjangkau anak-anak yang belum terjangkau,” ujar Fajar. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut Perpres Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah. Di Gorontalo, penyelenggaraan PJJ di dukung oleh SMAN 1 Gorontalo, SMAN 2 Limboto, dan SMAN 1 Gorontalo Utara.
Tantangannya kini bukan sekadar menyediakan skema pendidikan alternatif. Pemerintah harus memastikan anak yang masuk kembali ke jalur pendidikan benar-benar memperoleh layanan, pendampingan, serta kualitas pembelajaran yang memadai.
SNT Bone Bolango Di tantang Jadi Laboratorium Pendidikan
Rangkaian kunjungan di tutup dengan peninjauan ke Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) Bone Bolango. Sekolah tersebut merupakan satu dari 17 SNT yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Kehadirannya membawa ekspektasi lebih besar di banding sekolah pada umumnya.
Fajar meminta SNT tidak berjalan eksklusif. Sekolah tersebut justru harus menjadi pusat mutu dan laboratorium inovasi yang bisa di manfaatkan sekolah lain. “Sekolah lain harus dapat belajar, mengakses fasilitas, dan merasakan manfaat kehadirannya,” kata Fajar. Pesan itu memperlihatkan arah yang ingin di bangun pemerintah: sekolah unggulan tidak hanya di nilai dari fasilitas internal, tetapi dari seberapa jauh praktik baiknya bisa di tularkan.
Ujian Program Pendidikan Ada di Lapangan
Kunjungan Fajar di Gorontalo memperlihatkan satu benang merah. Program pendidikan pemerintah kini di uji bukan hanya melalui target dan anggaran, tetapi melalui dampaknya terhadap kehidupan sekolah. Revitalisasi harus menghasilkan ruang belajar yang lebih layak. PPG harus melahirkan guru yang semakin profesional. TPG harus memperkuat kesejahteraan. Pengurangan administrasi harus memberi guru lebih banyak waktu untuk murid.
Sementara itu, PJJ menghadapi tugas yang lebih mendasar: menemukan anak-anak yang belum terjangkau dan membawa mereka kembali ke pendidikan. Pada akhirnya, efektivitas program-program tersebut akan terlihat dari satu hal sederhana: apakah anak belajar lebih aman, guru bekerja lebih fokus, dan semakin sedikit anak yang tertinggal dari sistem pendidikan.
(A/*)
