Khabaroo.com – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Nazaputra Kiemas, meminta pemerintah memperbaiki proses penentuan desil. Ia menilai persoalan ini tidak bisa dipandang sebatas urusan administrasi. Menurut Giri, masyarakat pada kelompok pendapatan terbawah masih sangat bergantung pada berbagai program bantuan pemerintah. Karena itu, kesalahan data dapat berujung pada hilangnya akses terhadap bantuan yang di butuhkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Permasalahan desil bagi masyarakat adalah urusan hidup dan mati,” kata Giri dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Ketika Warga Miskin Masuk Desil Tinggi
Secara sederhana, desil merupakan pengelompokan rumah tangga berdasarkan kondisi sosial-ekonomi. Posisi desil dapat memengaruhi prioritas seseorang dalam memperoleh sejumlah program bantuan pemerintah. Giri mencontohkan penarik becak yang tercatat berada di desil 9. Kasus semacam ini menunjukkan bahwa data perlu di uji kembali agar klasifikasi ekonomi tidak hanya bergantung pada data administratif.
Jika warga berpenghasilan rendah masuk kelompok desil tinggi, risiko ekonominya cukup besar. Mereka bisa kehilangan bantuan ketika pada saat yang sama pendapatan sebenarnya belum mampu menopang kebutuhan rumah tangga. Sebaliknya, apabila rumah tangga yang secara ekonomi lebih mampu justru masuk kelompok prioritas, anggaran bansos berpotensi tidak menghasilkan dampak maksimal.
Pemerintah Di minta Buka Variabel Penentu
Giri meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka kriteria dan variabel yang digunakan untuk menentukan posisi desil masyarakat. Transparansi penting karena masyarakat perlu mengetahui mengapa mereka di tempatkan pada kelompok tertentu. Pemerintah juga dapat mengurangi potensi kesalahan dan sengketa data jika dasar penilaiannya mudah di pahami.
“Jangan sampai ada yang tidak berhak masuk menjadi penerima bantuan, yang berhak malah tidak masuk di dalam penerimaan bantuan,” ujarnya. Dari perspektif fiskal, akurasi data juga menentukan efisiensi belanja negara. Anggaran yang sama dapat memberikan manfaat lebih besar apabila benar-benar di terima kelompok yang paling membutuhkan.
Pemda Punya Peran Penting
Giri mendorong pemerintah pusat melibatkan pemerintah daerah dalam proses verifikasi. Alasannya sederhana: pemerintah daerah memiliki akses yang lebih dekat terhadap kondisi masyarakat di lapangan. Data administratif perlu di bandingkan dengan fakta aktual. Misalnya, perubahan pekerjaan, kehilangan sumber pendapatan, perubahan jumlah anggota keluarga, hingga kondisi ekonomi rumah tangga. Mekanisme check and recheck juga perlu dilakukan secara terstruktur dan terukur. Dengan begitu, koreksi data tidak hanya terjadi ketika muncul persoalan, tetapi menjadi bagian dari sistem pemutakhiran rutin.
Kondisi Ekonomi Bisa Berubah Cepat
Seseorang yang sebelumnya memiliki pekerjaan tetap bisa kehilangan penghasilan. Sebaliknya, kondisi ekonomi rumah tangga juga dapat membaik setelah memperoleh pekerjaan atau sumber pendapatan baru. pembaruan data secara berkala menjadi penting. Semakin lama data tidak di perbarui, semakin besar kemungkinan klasifikasi tidak lagi menggambarkan kondisi masyarakat yang sebenarnya.
Pemerintah, pembaruan tersebut memang membutuhkan koordinasi dan biaya. Namun, manfaat ekonominya adalah meningkatnya ketepatan sasaran belanja bansos sekaligus mengurangi risiko pemborosan anggaran.
Peluang Perbaikan: Data Lebih Dinamis
Verifikasi pemerintah pusat dan daerah dapat di padukan dengan mekanisme pengaduan masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, perubahan kondisi ekonomi dapat lebih cepat masuk ke dalam proses evaluasi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan bukan sekadar seberapa banyak bantuan di salurkan. Yang lebih penting adalah apakah bantuan tersebut sampai kepada rumah tangga yang memang membutuhkan. Jika akurasi data meningkat, dampaknya bukan hanya administratif. Efektivitas anggaran negara ikut membaik, kebocoran sasaran dapat di tekan, dan perlindungan sosial menjadi lebih responsif terhadap perubahan ekonomi masyarakat.
(A/*)
