Khabaroo.com – Lembaga pengawas pelayanan publik itu justru di tuntut semakin tegas menjaga jarak dari berbagai kepentingan yang dapat mengganggu independensinya. Ketua Ombudsman RI periode 2026–2031, Nuzran Joher, menegaskan hal tersebut saat Serah Terima Tugas Ketua Ombudsman RI di Kantor Ombudsman RI, Senin, 5 Oktober 2026.
Menurut Nuzran, posisi Ombudsman sebagai lembaga negara yang mandiri dan independen merupakan fondasi utama dalam menjalankan pengawasan terhadap pelayanan publik.
Nuzran Kembalikan Ombudsman pada Jati Dirinya
Nuzran tidak ingin fungsi pengawasan Ombudsman berjalan setengah hati. Ia menegaskan seluruh kewenangan lembaga harus di jalankan tanpa tekanan dari pihak mana pun. “Ombudsman RI harus kembali pada jati dirinya sebagai lembaga negara yang mandiri, independen, dan berwibawa,” kata Nuzran.
Pernyataan tersebut menjadi pesan awal kepemimpinannya untuk periode 2026–2031. Ombudsman, kata dia, harus mampu mempertahankan integritas ketika berhadapan dengan persoalan pelayanan publik. Sebab, pengawasan yang kehilangan independensi berisiko melemahkan posisi masyarakat ketika menghadapi persoalan pelayanan dari penyelenggara negara.
Pergantian Ketua Berlangsung Setelah Pelantikan di Istana
Peralihan kepemimpinan Ombudsman berlangsung dalam rangkaian yang cukup singkat. Presiden Prabowo Subianto melantik Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman RI di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 1 Oktober 2026. Pelantikan tersebut di tetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 84P Tahun 2026.
Empat hari kemudian, proses serah terima tugas di lakukan di Kantor Ombudsman RI. Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona menyerahkan tugas dan tanggung jawab Ketua Ombudsman kepada Nuzran. Dengan proses tersebut, Nuzran resmi mengambil alih kepemimpinan Ombudsman RI untuk periode 2026–2031.
Rahmadi Pastikan Pengawasan Tak Terhenti
Sebelum Nuzran resmi menjalankan tugas sebagai ketua, roda organisasi Ombudsman tetap berjalan. Rahmadi Indra Tektona mengatakan dirinya bersama para anggota Ombudsman RI memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga selama masa transisi kepemimpinan. “Saya bersama Anggota Ombudsman RI berupaya memastikan roda organisasi berjalan, pelayanan masyarakat terjaga, serta pengawasan tidak mengalami hambatan,” ujar Rahmadi.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa pergantian pucuk pimpinan tidak boleh menciptakan kekosongan dalam fungsi pengawasan. Justru pada masa transisi, keberlanjutan pelayanan dan pengawasan menjadi bagian penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut.
Tantangan Nuzran: Menjaga Independensi dan Memperkuat Pengawasan
Nuzran sebelumnya merupakan anggota Ombudsman RI periode 2026–2031. Ia kemudian di pilih setelah Komisi II DPR mengusulkan namanya sebagai pengganti Hery Susanto. Kini, tantangan berikutnya berada di tangan Nuzran, Ia menyatakan akan memperkuat fungsi pengawasan Ombudsman agar masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.
Agenda tersebut bukan sekadar persoalan pergantian jabatan. Ombudsman harus memastikan pengawasan berjalan efektif ketika masyarakat menghadapi persoalan dalam memperoleh layanan publik. Karena itu, komitmen terhadap independensi menjadi penting. Semakin kuat posisi Ombudsman dalam menjaga jarak dari tekanan dan kepentingan pihak lain, semakin besar pula ruang lembaga tersebut untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.
Kepemimpinan Baru Membawa Ekspektasi Baru
Nuzran tidak hanya mewarisi tanggung jawab administratif sebagai ketua. Ia juga membawa ekspektasi agar Ombudsman semakin kuat menjalankan peran sebagai pengawas eksternal pelayanan publik. Penegasan soal independensi yang di sampaikan pada awal masa kepemimpinannya menjadi sinyal bahwa pengawasan akan tetap menjadi garis utama Ombudsman.
Ujian sesungguhnya, bagaimanapun, berada pada pelaksanaan di lapangan. Komitmen untuk mandiri dan berwibawa akan di nilai dari keberanian Ombudsman mengawasi pelayanan publik, merespons keluhan masyarakat, serta menjalankan kewenangannya tanpa tekanan dari pihak mana pun.
Dengan demikian, pergantian Hery Susanto kepada Nuzran Joher bukan sekadar pergantian figur di pucuk pimpinan. Ini menjadi momentum untuk menguji kembali seberapa kuat Ombudsman mempertahankan independensi sekaligus memperkuat pengawasan pelayanan publik selama lima tahun ke depan.
(A/*)
