Khabaroo.com – Penanganan bencana di Indonesia menjadi prioritas utama Letjen Kristomei Sianturi setelah resmi di lantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Kamis, 15 Oktober 2026. Ia menggantikan Suharyanto dengan membawa penekanan pada kecepatan respons, koordinasi lintas lembaga, dan keterpaduan sumber daya.
Kristomei menyampaikan komitmen tersebut seusai pelantikan di Istana Negara, Jakarta. Pada kesempatan yang sama, ia juga menerima kenaikan pangkat dari Mayor Jenderal menjadi Letnan Jenderal. “Pada hari ini saya sudah resmi di lantik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB,” kata Kristomei kepada wartawan.
Pergantian kepemimpinan ini berlangsung ketika Indonesia menghadapi beragam ancaman bencana. Kebakaran hutan dan lahan (karhutla), kebakaran gambut, erupsi gunung api, hingga banjir di sejumlah wilayah menjadi persoalan yang membutuhkan penanganan cepat dan terkoordinasi.
Karhutla hingga Banjir Sumatra Barat Jadi Perhatian
Kristomei menegaskan, BNPB akan memusatkan perhatian pada penanganan berbagai bencana yang sedang terjadi di Tanah Air. Karhutla, erupsi gunung api, dan banjir, termasuk yang melanda Sumatra Barat, masuk dalam persoalan yang disebutnya membutuhkan perhatian serius. Menurut dia, penanganan bencana tidak cukup mengandalkan tindakan setelah kejadian. Kecepatan merespons situasi di lapangan dan kemampuan menggerakkan seluruh sumber daya menjadi bagian penting agar penanganan berjalan efektif.
Ia menekankan empat prinsip utama dalam menjalankan tugasnya, yakni kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi. “Saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang kebanjiran, dan semua bencana, erupsi gunung berapi, dan sebagainya. Jadi, kita akan fokus ke sana dengan prinsip saya adalah kolaborasi, responsif, integratif, dan sinkronisasi,” ujarnya. Keempat prinsip tersebut menjadi arah kerja yang ingin di terapkan Kristomei dalam mengoordinasikan penanganan bencana di berbagai daerah.
BNPB Tak Bisa Bekerja Sendiri
Salah satu tantangan yang di soroti Kristomei adalah kebutuhan menyatukan berbagai pihak dalam satu pola penanganan. Menurut dia, BNPB tidak mungkin bekerja sendiri ketika bencana berdampak luas dan membutuhkan sumber daya yang melampaui kemampuan satu lembaga. Karena itu, ia menegaskan pentingnya keterlibatan kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta masyarakat.
Kristomei menggambarkan pendekatan tersebut melalui rope analogy atau analogi tali tambang. Dalam gambaran itu, kekuatan penanganan bencana bergantung pada keterlibatan banyak unsur yang bekerja bersama, bukan pada satu institusi semata. “Ibaratnya kalau saya bilang itu, rope analogy, jadi kayak analogi tali tambang itu loh. Jadi, semua terlibat, semua kementerian, lembaga, TNI, Polri, harus sama-sama kita, termasuk masyarakat,” tuturnya.
Pendekatan ini menempatkan koordinasi sebagai faktor penting. Tanpa pembagian peran yang jelas, pengerahan personel, peralatan, dan bantuan berisiko tidak berjalan secara terpadu ketika masyarakat membutuhkan pertolongan.
Sinkronisasi Aturan Pusat dan Daerah Jadi Tantangan
Selain memperkuat kolaborasi, Kristomei menyoroti perlunya sinkronisasi aturan antara pemerintah pusat dan daerah. Keselarasan kebijakan di nilai penting agar pelaksanaan penanganan bencana tidak terhambat oleh perbedaan aturan atau koordinasi yang tidak efektif. Ia mengingatkan bahwa dampak bencana tidak hanya dirasakan oleh segelintir orang. Warga yang tinggal di wilayah terdampak dapat menghadapi berbagai risiko sehingga penanganannya harus menjadi tanggung jawab bersama.
“Ada kesinkronisasi antara aturan pusat dan aturan daerah, termasuk masyarakat, jangan hanya bertumpu kepada lembaga ini saja, mari sama-sama kita karena ini permasalahan kita bersama,” kata Kristomei. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa koordinasi tidak berhenti pada hubungan antarlembaga. Pemerintah juga perlu memastikan kebijakan dapat di terapkan secara selaras di lapangan, sementara masyarakat ikut terlibat dalam upaya penanggulangan bencana.
Keterpaduan Sumber Daya dan Koordinasi dengan BMKG
Kristomei juga berkomitmen mengerahkan berbagai sumber daya untuk mendukung penanganan bencana di Indonesia. Ia menekankan perlunya keterpaduan seluruh aset yang tersedia agar setiap unsur dapat bekerja sesuai peran dan kebutuhan di lapangan. BNPB, lanjut dia, harus membangun kerja sama dengan lembaga lain yang berkaitan langsung dengan penanganan bencana, termasuk Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Koordinasi tersebut penting karena penanganan bencana membutuhkan dukungan informasi, kesiapan sumber daya, serta komunikasi antarlembaga. Dengan kerja sama yang terintegrasi, langkah penanganan di harapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan terarah. “Saya sebutkan bahwa kolaborasi, responsif harus cepat, integratif, keterpaduan seluruh aset yang ada, dan sinkronisasi. Semua badan yang ada saling bekerja sama, kan BNPB juga saling terkait dengan BMKG,” ujarnya.
Ujian Awal Kepemimpinan Kepala BNPB Baru
Sejumlah agenda yang di sampaikan Kristomei memperlihatkan arah kepemimpinannya di BNPB: mempercepat respons, memperkuat koordinasi, dan menyatukan sumber daya pemerintah pusat hingga daerah. Namun, efektivitas pendekatan tersebut akan di tentukan oleh pelaksanaannya di lapangan. Kecepatan pengambilan keputusan, kejelasan pembagian tugas, serta keselarasan aturan menjadi faktor penting dalam menghadapi bencana yang memiliki karakter dan kebutuhan penanganan berbeda.
Dengan karhutla, erupsi gunung api, dan banjir sebagai sejumlah persoalan yang di sorotnya, Kristomei menempatkan kolaborasi lintas sektor sebagai fondasi kerja BNPB ke depan. Tantangannya adalah memastikan prinsip tersebut di terjemahkan menjadi tindakan nyata yang mampu mempercepat penanganan dan melindungi masyarakat di wilayah terdampak.
(A/*)
